JAKARTA, suaramerdeka.com - Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) meminta kepada Kapolri Jendral Timur Pradopo untuk segera mencopot Kapolda Nusa Tenggara Barat (NTB), terkait bentrokan berdarah di Bima yang menewaskan dua orang. Menurut mereka, tragedi berdarah itu menjadi catatan kelam bagi pihak kepolisian.
"Menuntut Kapolri untuk memberhentikan secara tidak hormat kapolda, kapolres dan aparat yang terlibat dalam insiden tersebut," kata Sekretaris Jenderal DPP IMM, Rudi Ismawan, Sabtu (24/12).
Tak hanya itu mereka juga mendesak kepada presiden SBY, untuk mengusut tuntas kasus penembakan tersebut. Tak ketinggalan mereka mengutuk aksi penembakan terhadap kader IMM, Immawan Ashary dan masyarakat Sape "Mendesak kepada SBY untuk mengusut tuntas kasus penembakan oleh aparat terhadap kader IMM dan masyarakat Sape," ujar Rudi.
Menurutnya, penegak hukum seharusnya lebih bisa menahan diri dan tidak terkesan menjadi tameng atau centeng para pemodal atau perusahaan. Tak ketinggalan, dengan tindakan represif aparat kepolisian terhadap aksi massa, membuat kesan mereka di mata publik seperti mesin pembunuh.
IMM juga meminta pengusutan terhadap indikasi ketelibatan Gubernur NTB dan Bupati Bima terkait pemberiaan izin tambang di daerah tersebut. Selain itu, izin pertambangan yang merusak lingkungan harus dicabut.
Sebelumnya, data Mabes Polri menyebut dua orang tewas dalam bentrokan warga dengan aparat keamanan di Pelabukan Sape, Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), sedangkan data Walhi Bima mengungkapkan tiga orang tewas dalam insiden berdarah itu.
"Menuntut Kapolri untuk memberhentikan secara tidak hormat kapolda, kapolres dan aparat yang terlibat dalam insiden tersebut," kata Sekretaris Jenderal DPP IMM, Rudi Ismawan, Sabtu (24/12).
Tak hanya itu mereka juga mendesak kepada presiden SBY, untuk mengusut tuntas kasus penembakan tersebut. Tak ketinggalan mereka mengutuk aksi penembakan terhadap kader IMM, Immawan Ashary dan masyarakat Sape "Mendesak kepada SBY untuk mengusut tuntas kasus penembakan oleh aparat terhadap kader IMM dan masyarakat Sape," ujar Rudi.
Menurutnya, penegak hukum seharusnya lebih bisa menahan diri dan tidak terkesan menjadi tameng atau centeng para pemodal atau perusahaan. Tak ketinggalan, dengan tindakan represif aparat kepolisian terhadap aksi massa, membuat kesan mereka di mata publik seperti mesin pembunuh.
IMM juga meminta pengusutan terhadap indikasi ketelibatan Gubernur NTB dan Bupati Bima terkait pemberiaan izin tambang di daerah tersebut. Selain itu, izin pertambangan yang merusak lingkungan harus dicabut.
Sebelumnya, data Mabes Polri menyebut dua orang tewas dalam bentrokan warga dengan aparat keamanan di Pelabukan Sape, Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), sedangkan data Walhi Bima mengungkapkan tiga orang tewas dalam insiden berdarah itu.
Sumber : suaramerdeka.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Mohon komentarnya dengan bahasa yang sopan, terima kasih atas kunjungannya.